Kondisi sistem transportasi di Jakarta

Masalah transportasi atau lalu lintas yang sering muncul di Jakarta ini adalah Kemacetan, pelanggaran lalu-lintas dan kecelakaan. Sedangkan tata ruang, jaringan jalan, sistem transportasi moda terpadu, rencana dan kebijakan angkutan umum, populasi kendaraan, pengaturan lalu lintas, penegakan hukum, ketersediaan sumber daya dan aturan bisa dikatakan sebagai akar masalah transportasi di Jakarta.

Berbagai konsep untuk mengatasi kemacetan di Jakarta beberapa sudah berjalan. Seperti busway, moda transportasi ini urung mengurai masalah juga. Jalur khusus busway masih diterobos pengendara lain. Jadi sebenarnya mental/psikologi para pengendara di jalan mesti dibenahi terlebih dahulu. Jokowi pernah berujar di salah satu media elektronik, bahwa “konsep menata transportasi Jakarta sudah banyak, yang lemah adalah implementasinya”.

Konsep TOD dan MRT sekiranya bisa berjalan dan mengatasi kemacetan di Jakarta dengan mempertimbangkan 4 hal berikut:

• Menata kembali kelembagaan:

Pemerintah bekerja sama dengan lembaga terkait seperti lembaga hukum dan instansi pajak daerah. Misalnya dengan menarik pajak yang tinggi bagi perorangan yang memiliki kendaraan lebih dari satu. Bisa juga melalui pertimbangan kepemilikan garasi, ijin kepemilikan kendaraan memperhitungkan luas garasi di rumah pemilik kendaraan. Negara Jepang memiliki peraturan bahwa untuk memperoleh sim berkendara harus mengeluarkan biaya hingga puluhan juta. Jakarta bisa saja menerapkan kebijakan yang lebih tegas seperti ini.

• Pengawasan Peraturan:

Pemerintah perlu menerapkan standar keamanan bagi penggunan transportasi publik. Memberikan sanksi yang tegas bagi pengendara yang melanggar batas jalan untuk pejalan kaki maupun jalur transportasi. Dalam mengawasi pelanggaran tersebut, pemerintah terkait seperti dinas perhubungan dan badan informasi komunikasi memasang cctv pada titik jalur pesepeda, pejalan kaki dan transportasi massal. Seluruh data pemilik kendaraan didaftarkan terlebih dahulu, jika ketahuan melanggar, akan diberikan sanksi berupa denda/pengenaan biaya pelanggaran dalam jumlah besar.

• Pengawasan Sistem Kerja:

Electronic Road Pricing, seperti yang diberlakukan di Singapura terbukti mampu mengatasi kemacetan pada jalan utama Singapura. ERP berfungsi menekan laju kendaraan pribadi yang masuk ke dalam kota atau pusat kota. Pasalnya dalam ERP pemilik kendaraan akan dikenakan biaya secara langsung ketika memasuki wilayah tertentu.

• Pengawasan Struktural:

Pada tahapan ini, membutuhkan komitmen tinggi pemerintah dan instansi terkait untuk menegakkan aturan yang ada. Evaluasi terhadap manajemen sistem transportasi dapat dilaksanakan secara bertahap. Meninjau kembali program yang sedang berjalan dan mengenali masalah di lapangan. Agar program mengatasi kemacetan di Jakarta dapat berjalan sesuai harapan.

Sistem transportasi negara maju seperti Jepang, Singapura dan negara di Eropa tidak dikembangkan secara terpisah-pisah. Melainkan satu kesatuan dan saling terintegrasi. MRT hanyalah moda, untuk mendukung fungsi MRT diperlukan sistem transportasi terpadu seperti TOD misalnya. Karena warga dalam kota bergerak tidak hanya pada satu titik, melainkan melakukan pergerakan ke berbagai titik.

Kesuksesan sistem transportasi terletak pada kemudahan warga melakukan perpindahan dari satu fungsi kawasan menuju lokasi lain dalam satu sistem transportasi yang murah, aman, cepat dan terintegrasi. Sekali lagi MRT hanya moda, masih memerlukan sistem terintegrasi. Apabila sistem transportasi kita sudah terintegrasi (terpadu), warga kota pasti mulai “melirik” moda transportasinya. Ini yang perlu dipahami terlebih dahulu sebelum mengeluarkan kebijakan transportasi massal. Nah, bagaimana dengan TOD di Jakarta?.

http://jakarta.kompasiana.com/transportasi/2013/10/09/pak-jokowi-soal-transportasi-jakarta-bagaimana-dengan-sistem-tod-597203.html